Pengalokasian anggaran untuk suatu program pembangunan tidak jarang “terintervensi” oleh kepentingan politik, baik perorangan maupun kelompok. Penganggaran untuk keperluan publik tidak hanya melibatkan proses teknik dan manajerial, tetapi juga politik. Proses pengalokasian anggaran yang didasarkan pada kemauan dan proses politik dikenal sebagai politik anggaran. Pros…
Kementerian Pertanian memiliki tugas besar dan mulia untuk bangsa ini yaitu mencapai kedaulatan pangan dan menyejahterakan masyarakat khususnya petani. Kita pun memiliki satu mimpi besar di saat seratus tahun kemerdekaan nanti, yaitu Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Maka, sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko W…
Fakta bahwa air sangat fital untuk produksi berbagai komoditas pangan dan persawahan harus dijamin ketersediaannya upaya penyediaan air untuk mengairi sawah tadah hujan agar dapat ditanami lagi setelah panen pertama sehingga menjadi lebih produktif dan karenanya dapat mendukung swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani. Diperoleh indikasi bahwa sawah tadah h…
Menteri Pertanian menjelaskan bangsa Indonesia perlu dan berhak memperoleh penjelasan rinci tentang percepatan pembangunan pertanian, yang melibatkan banyak aparatur negara, dan menghabiskan uang rakyat dalam jumlah cukup besar. Sebagian pihak mungkin mempertanyakan mengapa Indonesia harus berswasembada pangan? Untuk apa swasembada beras jika harganya di dalam negeri lebi…
Kenyataan pahit bahwa negara kita Indonesia yang merupakan negara agraris lebih banyak mengipor bahan pertanian ketimbang mengekspor menjadikan Indonesia sebagai negara yang ketahanan pangannya masih kurang. Diperlukan pembangunan pertanian yang betul-betul mampu meningkatkan produktivitas, sehingga ketahanan pangan mandiri dapat tercapai. Denganterbitnya buku ini diharapkan dapat meningkatkan …
Buku ini membahas Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.